Nusa Dua Bali, kahayanpost.com – Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (RAKOR LPKS) secara resmi dimulai bertempat di The Sakala Resort, Nusa Dua, Selasa (15/10/24).
Acara penting ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Agung Nur Rohmad, ST., MM., yang didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ir. Ida Bagus Setiawan, ST, M.Si.
Hadir pula beberapa tokoh penting dalam pembukaan ini, termasuk Ibu Memey selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Binalavotas, Direktur Kelembagaan Pelatihan Vokasi Bapak Andri Susila, ST, M.Si., dan Ketua Forum Nasional LPKS (FORNAS LPKS), Bapak Rizky Mahendra, MM. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga pelatihan kerja swasta di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Dirjen Binalavotas, Bapak Agung Nur Rohmad, menyampaikan pentingnya peran LPKS dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024, jumlah kemiskinan di Indonesia telah mencapai 7,2 juta orang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan peran LPK.
Salah satu langkah yang diharapkan oleh Bapak Agung adalah agar FORNAS LPKS segera melakukan pendataan dan pemetaan LPKS di seluruh Indonesia. Pendataan ini akan dilakukan dengan mengelompokkan LPKS berdasarkan kategori “Tumbuh, Berkembang, dan Mandiri.” Setiap kategori nantinya akan mendapatkan program peningkatan kualitas dan kuantitas yang tepat.
Selain itu, dalam RAKOR LPKS ini, Ketua FORNAS LPKS, Bapak Rizky Mahendra, MM, memimpin diskusi mengenai strategi isu-isu. Beberapa topik penting yang dibahas antara lain Inkubasi Kewirausahaan, peluang penempatan kerja di luar negeri, serta penguatan peran LPKS agar dapat menjadi lembaga yang mandiri.
Penguatan Forum Daerah (FORDA) LPKS sebagai perpanjangan tangan dari FORNAS LPKS di setiap provinsi juga menjadi fokus pembahasan. Hal ini dilakukan agar peran FORNAS LPKS dapat lebih maksimal dalam mendukung strategi pelatihan revitalisasi nasional vokasi, yang telah ditetapkan dalam Peraturan.
Rakornas ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan peran LPKS dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas. Dengan demikian, diperkirakan kemiskinan di Indonesia dapat terus berkurang melalui kontribusi aktif LPKS dan program-program yang lebih tepat sasaran.(red)
