Palangka Raya, kahayanpost — Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan sekadar titik di peta lahan basah Indonesia, melainkan jantung dari ekosistem gambut nasional.
Selama bertahun-tahun, provinsi ini telah menjadi laboratorium hidup dalam penanganan krisis lingkungan.
Di balik keberhasilan meredam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kepemimpinan lapangan yang berani dan teruji.
Oleh karena itu, keterlibatan figur daerah yang menguasai medan dinilai sangat krusial dalam kebijakan penataan ekosistem nasional.
Tokoh Masyarakat Kalteng, Rahmat Hidayat, menilai sangat rasional bahkan krusial jika penataan jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) maupun Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melibatkan figur yang benar-benar kompeten dan menguasai lapangan.
Dalam konteks ini, nama mantan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dinilai sebagai sosok yang sangat relevan dan memenuhi syarat tersebut.
“Selama masa kepemimpinannya di Bumi Tambun Bunga, Sugianto berhasil membuktikan bahwa karhutla bukan takdir tahunan yang tak bisa diatasi. Lewat political will yang kuat, integrasi ketat antara pemda, TNI/Polri, dan masyarakat adat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, Kalteng sukses membalikkan keadaan dari wilayah langganan asap menjadi relatif aman dan terkendali,” ujar Rahmat Hidayat, Jumat (16/10/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan tata kelola gambut dan mangrove tingkat nasional tidak bisa dirumuskan hanya dari balik meja di Jakarta. Pemerintah pusat membutuhkan figur eksekutor yang memahami betul dinamika teknis di lapangan.
Menurut Rahmat, terdapat dua keunggulan utama yang dimiliki Sugianto Sabran:
- Pengalaman Teruji: Memiliki rekam jejak nyata dalam manajemen krisis, tata kelola air (water management) di lahan gambut, serta strategi mitigasi dini.
- Pendekatan Kultural: Pemahaman mendalam atas kearifan lokal masyarakat Kalteng memastikan program restorasi dan perlindungan ekosistem berjalan dengan dukungan penuh dari publik, bukan penolakan.
“Melibatkan figur seperti Sugianto Sabran ke dalam jajaran pengambil keputusan di Jakarta bukan bentuk kompromi kedaerahan, melainkan langkah strategis mentransfer keberhasilan daerah (best practice) ke skala nasional. Jika pemerintah serius ingin mengamankan target komitmen iklim dan melindungi ekosistem gambut secara berkelanjutan, menempatkan pemimpin yang terbukti mampu mengendalikan karhutla adalah keputusan yang tepat dan berorientasi pada hasil,” tegas Rahmat Hidayat.
