Palangka Raya, kahayanpost.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, membuka kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah. Acara berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (8/5/2025). FGD tersebut mengangkat tema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit bagi Pembangunan Kalimantan Tengah dan Manfaat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan demi Kesejahteraan Masyarakat”.
Dalam sambutan yang dibacakannya mewakili Gubernur, Edy Pratowo menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, salah satunya di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Sektor kelapa sawit hingga saat ini menjadi penyumbang utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, serta berperan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Atas dasar itulah, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, yang bertugas menertibkan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah serta memastikan pemanfaatannya berlangsung secara adil dan berkelanjutan.
“Saya ingin menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini bukan bertujuan untuk memberikan sanksi semata, melainkan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola ruang yang tertib, transparan, dan adil,” tambahnya.
Wakil Gubernur berharap FGD ini mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang aplikatif, yang bisa menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pemerintah serta menjadi panduan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana.
“Mari kita dorong Kalimantan Tengah menjadi percontohan dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam secara inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menyatakan bahwa tema FGD kali ini tidak hanya menyentuh persoalan strategis pembangunan daerah, tetapi juga bersinggungan langsung dengan masyarakat Dayak yang hidup berdampingan dengan hutan dan lahan sebagai sumber penghidupan.
“Kami berharap melalui FGD ini lahir kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang selama ini menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” ujarnya. (red)
